Pengertian, Kategori, dan Contoh Subjek Hukum di Indonesia

 

Konsep subjek hukum memiliki peranan penting dalam hukum, baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Subjek hukum, yang dapat berupa individu atau badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian, gugatan perdata, atau tindakan pidana. Pemahaman yang baik tentang subjek hukum dapat membantu seseorang memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam konteks hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami konsep subjek hukum dalam hukum. 

Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum adalah entitas atau individu yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum, dan bisa berupa individu atau kelompok seperti perusahaan, organisasi, atau badan hukum lainnya. Dalam konteks hukum, subjek hukum didefinisikan sebagai entitas yang dapat diberikan hak-hak hukum serta berkewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang ada.

Pengertian subjek hukum menurut pandangan para ahli antara lain sebagai berikut. Utrecht menyatakan bahwa subjek hukum merujuk pada manusia atau badan yang secara hukum memiliki otoritas sebagai pendukung hak. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum mencakup segala sesuatu yang dapat diberikan hak dan kewajiban oleh hukum. Menurut pendapat Subekti, menjelaskan bahwa subjek hukum adalah individu atau pembawa hak dalam sistem hukum.

Kategori Subjek Hukum

Perlu ditekankan bahwa asal-usul istilah subjek hukum berasal dari Bahasa Belanda, yaitu rechtsubject yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Secara umum, manusia dan badan hukum dianggap sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki peran penting sebagai pembawa hak dan kewajiban sepanjang hidupnya, dari lahir hingga meninggal. 

Selanjutnya, badan atau perkumpulan juga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan tindakan hukum seperti halnya manusia. C.S.T Kansil menyatakan bahwa badan atau perkumpulan dapat memiliki aset sendiri, terlibat dalam proses hukum melalui pengurusnya, serta dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di hadapan pengadilan. Badan atau perkumpulan semacam itu disebut badan hukum (rechtspersoon) yang artinya adalah seseorang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. 

• Manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon)

Manusia mempunyai hak-hak subjektif dan memiliki kemampuan hukum yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal kemampuan sebagai subjek hukum, secara umum manusia dianggap mampu, kecuali bila undang-undang menyatakan sebaliknya.

Manusia memiliki hak-hak sejak di dalam kandungan, yang diakui oleh hukum. Namun, ada beberapa situasi di mana seseorang harus dianggap dewasa secara hukum menurut hukum pidana dan perdata. Menurut ketentuan tersebut, seseorang dapat dianggap dewasa ketika berusia 21 tahun atau sudah menikah, sehingga diberikan hak untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan diakui oleh hukum. Perlu diingat bahwa anak-anak yang belum dewasa secara hukum memiliki kewenangan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, dan karena itu memerlukan perlindungan dan pengawasan khusus.

Dijelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia mengakui bahwa setiap orang adalah subjek hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 KUHPerdata menyatakan bahwa hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan, sehingga setiap orang berhak menikmati hak-hak yang sama tanpa pandang bulu.

• Badan hukum sebagai subjek hukum (rechtspersoon)

Badan hukum adalah suatu entitas atau organisasi yang diakui secara hukum sebagai entitas terpisah dari pemiliknya dalam bisnis atau organisasi tertentu. Di Indonesia, badan hukum dapat berupa perusahaan, yayasan, maupun organisasi lainnya, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk mengajukan gugatan dan dituntut, serta kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam hukum Indonesia, badan hukum dijelaskan pada Pasal 1654 KUHPerdata diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan.

Badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan individu dalam hal kewenangan hukum. Seperti halnya individu, badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, seperti hak untuk memiliki dan mengelola properti, hak untuk memperoleh hak kekayaan intelektual, dan hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal kewajiban, badan hukum harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Hapsari, badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan dengan hak yang sama dengan individu. Dalam hal ini, badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang independen dan terpisah dari pemilik atau pengurusnya.

Contoh dari badan hukum

Hapsari menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, terdapat empat jenis badan hukum yang dapat dibedakan berdasarkan status dan bentuk pendirian. 

1. Badan hukum publik yang didirikan oleh pemerintah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. 
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti gereja atau badan keagamaan lainnya. 
3. Badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah, seperti badan amal atau yayasan. 
4. Dan terakhir, badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV). Sebagai subjek hukum, semua jenis badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu, termasuk hak untuk memiliki properti, hak untuk menggugat dan digugat di pengadilan.