Apa Itu Justice Collaborator, Hak-Hak, dan Syaratnya?

 

Sumber dari: Mediasuarapublik.com

Apa itu yang dimaksud Justice Collaborator?

Seorang Justice Collaborator, juga dikenal sebagai "pentolan" atau "informan", adalah seseorang yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memberikan informasi penting tentang aktivitas kriminal atau pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus, kelompok kriminal yang pernah dia ikuti menganggapnya sebagai "pengkhianat". Kerja sama ini dilakukan secara rahasia dan memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator dari balas dendam atau ancaman dari kelompok kriminal. Namun, untuk mendapatkan perlindungan, Justice Collaborator harus memberikan informasi yang sangat penting yang dapat membantu mengungkap tindak kejahatan yang lebih besar atau membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan lainnya.

Dalam beberapa kasus, pihak penegak hukum akan memberikan insentif kepada Justice Collaborator dalam bentuk pengurangan hukuman atau kebebasan bersyarat jika mereka memberikan informasi yang berharga. Hal ini menjadi cara bagi Justice Collaborator untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman atas tindakan kriminal yang mereka lakukan.

Namun, ada juga risiko bahwa Justice Collaborator akan memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk memperoleh pengurangan hukuman atau perlindungan. Selain itu, kerja sama dengan Justice Collaborator dapat merugikan hubungan dengan kelompok kriminal.

Meskipun demikian, kerja sama dengan Justice Collaborator tetap menjadi bagian penting dari upaya pihak penegak hukum untuk mengungkap dan memerangi kejahatan. Informasi yang diberikan oleh Justice Collaborator dapat membantu mencegah kejahatan yang lebih besar atau mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas. Selain itu, kehadiran Justice Collaborator dapat membuat tindakan kriminal menjadi lebih sulit dilakukan dan menyebabkan pelaku kejahatan merasa terintimidasi.

Keputusan untuk menjadi Justice Collaborator adalah keputusan yang sulit dan memerlukan banyak pertimbangan. Namun, bagi orang yang memilih untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum, kerja sama ini dapat membantu untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, memberikan keamanan dan perlindungan, serta membantu mencegah tindakan kriminal lainnya.

Hak-hak Justice Collaborator

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Presiden No. 133 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Kepentingan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana mengatur hak-hak Justice Collaborator di Indonesia.

Berikut adalah beberapa hak Justice Collaborator:

1.      Perlindungan: Seorang Justice Collaborator berhak mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang, termasuk perlindungan atas keselamatan, hak asasi manusia, dan privasi. Perlindungan ini diberikan untuk mencegah balas dendam atau ancaman yang mungkin dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sedang diselidiki atau diadili.

2.      Immunitas hukum: Seorang Justice Collaborator berhak mendapatkan immunitas hukum atas tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang sedang berlangsung. Immunitas ini diberikan untuk mencegah Justice Collaborator dikenakan tuntutan hukum karena kerja sama yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana.

3.      Pengurangan pidana: Seorang Justice Collaboratorr yang memberikan kerja sama yang berharga dalam mengungkap tindak pidana dapat memperoleh pengurangan pidana. Pengurangan ini diberikan dalam pertimbangan atas kerja sama yang diberikan dan dapat mempengaruhi vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

4.      Penyembunyian identitas: Seorang Justice Collaborator berhak mendapatkan penyembunyian identitas untuk melindungi privasi dan keselamatan diri. Penyembunyian identitas ini dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana atau pihak-pihak yang terkait melakukan balas dendam atau tindakan merugikan lainnya.

5.      Perlindungan keluarga: Seorang Justice Collaborator berhak mendapatkan perlindungan untuk keluarganya agar tidak terkena dampak dari kerja sama yang dilakukan. Perlindungan ini meliputi hak atas perlindungan keselamatan, privasi, dan keamanan bagi keluarga Justice Collaborator.

Hak-hak Justice Collaborator di Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan dan keamanan Justice Collaborator serta memotivasi Justice Collaborator untuk memberikan kerja sama yang berharga dalam mengungkap tindak pidana. Namun, hak-hak ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau memberikan kerja sama yang tidak jujur.

Syarat-syarat Justice Collaborator

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Presiden No. 133 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Kepentingan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana mengatur persyaratan untuk menjadi Justice Collaborator di Indonesia.

Beberapa syarat untuk menjadi Justice Collaborator adalah sebagai berikut:

1.      Harus terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki atau diadili oleh pihak berwenang, namun tidak termasuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang.

2.      Harus memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan memberikan sumbangan besar dan signifikan dalam mengungkapkan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan tindak pidana yang diselidiki atau diadili.

3.      Harus mengakui kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana yang sedang diselidiki atau diadili sebelum menjadi Justice Collaborator.

4.      Tidak terlibat dalam tindak pidana lainnya pada masa yang akan datang.

5.      Mengajukan permohonan perlindungan kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang sedang berlangsung, untuk melindungi diri dari balas dendam atau ancaman yang mungkin dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sedang diselidiki atau diadili.

Syarat-syarat Justice Collaborator di Indonesia juga diatur oleh pedoman dan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa kerja sama dengan Justice Collaborator dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum serta untuk memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai kepada Justice Collaborator.